Politik yang Baik adalah Politik Santun dan Saling Menghargai

MERANGIN - Politik demokrasi yang baik adalah politik santun dan saling menghargai. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti kampanye hitam, politik uang, politik fitnah dan ujaran kebencian.

Selain itu, masyarakat juga dilarang berpolitik sara dan penyebaran berita hoax, karena semua hal itu adalah racun demokrasi yang harus sama-sama ditolak dan dilawan untuk mewujudkan Pilkada yang nyaman dan damai.

Baca juga: Anies Baswedan: Mafia Harus Diberantas Secara Adil dan Transparan

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pj Bupati Merangin H Mukti melalui Asisten I Setda Merangin M Sayuti, saat membuka Sosialisasi Pendidikan Politik dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Aula Badan Kesbangpol Merangin, Selasa (27/8).

‘’Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin 2024, sangat penting dilakukan sosialisasi pendidikan politik ini, ’’ujar Asisten I Setda Merangin.

Baca juga: Negara Sakit, Anies Hadir Membawa Perubahan

Tujuan dari pendidikan politik yang diikuti puluhan peseta dari para Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar itu, untuk mengingkatkan tingkat pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

‘’Kita harapkan melalui sosialisasi pendidikan politik ini, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 akan lebih meningkat lagi dari Pilkada tahun-tahun sebelumnya, ’’harap M Sayuti.

Baca juga: Tony Rosyid: Tunda Pemilu Picu Ledakan Sosial

Selain itu diharapkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, berserta perangkatnya, agar menjaga netralitasnya untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis.

Sosialisasi pendidikan politik tersebut lanjut Asisten I Setda Merangin, juga untuk menekan angka golput, meningkatkan kewaspadaan dini, cegah dini, antisipasi dini kepada masyarakat, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Prof Romli Atmasasmita: Pernyataan Jimly Asshiddiqie Terkait Pemakzulan Presiden Jokowi Berbau Provokasi!

Lebih lanjut dikatakan M Sayuti, penyelenggaran Pilkada Serentak 2024 adalah proses demokrasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.(IS/kom)